Opini: PILGUB JABAR: HAJATAN RAKYAT ATAU PESTA ELIT?

Waktu pelaksanaan Pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar tinggal lima bulan lagi. Dalam rentang waktu yang relative sempit itu, gaung hajatan akbar yang akan melibatkan tak kurang dari 29.474.152 orang pemilih atau 74% penduduk Jabar itu, belum terlihat nyata di Depok.

Tidak dinafikan bahwa sudah ada beberapa aktifitas persiapan yang mulai dilaksanakan: pemuta-akhiran data oleh kelurahan-kelurahan, validasi dan verifikasi data oleh Disdukcapil, serta pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok yang saat ini tengah berlangsung. Namun aktifitas tersebut masih jauh dari memadai dan belum menyentuh kepentingan publik. Terutama terkait kebutuhan masyarakat akan informasi.

Akibatnya tak heran kalau banyak warga yang tidak tahu-menahu soal Pilgub Jabar. Sebagai test case banyak warga yang tidak tahu kapan Pilgub Jabar akan digelar. Apalagi mengetahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilihan Pilkada (DP4) yang merupakan bahan utama penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), telah diserahkan Pemrov Jabar kepada Ketua KPUD Jabar pada 8 Oktober lalu, dan akan disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) selambat-lambatnya pada 13 Januari mendatang.

Kita selayaknya belajar banyak dari Pilkada DKI. Salah satu konflik yang cukup serius terjadi karena persoalan distribusi informasi. Kemarahan warga yang kehilangan hak pilih lantaran tidak terdaftar, diantaranya bersumber dari keterlambatan dan ketertutupan informasi. Informasi mengenai prosedur agar dapat terdaftar atau agar warga dapat memastikan dirinya terdaftar, tidak terdeliver secara baik. Pada limitasi waktu yang sangat sempit, warga dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tak mungkin melakukan usaha legal apapun untuk memperjuangkan hak pilih mereka yang terancam. Yang tidak puas, tak dapat disalahkan kalau kemudian mencari penyelesaian dengan cara-cara diluar kemestian.

Karena itu KPUD harus segera melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai waktu pelaksanaan Pilgub beserta tahapan-tahapannya. Begitu pula dengan kegiatan pendidikan pemilih (voters education) yang selama ini bernasib buruk. Kegiatan yang satu ini kerap dianggap tidak prioritas sehingga baru diselenggarakan pada last minute. Akibatnya kegiatan yang diharap dapat membantu menyiapkan masyarakat menjadi pemilih sadar, cerdas, dan bertanggung-jawab, tak pernah sampai kepada sasarannya. Masyarakat selalu saja menjadi korban empuk money politics dan masih menjadikan alasan-alasan irasional sebagai dasar menetapkan pilihan seperti memilih karena kumisnya atau karena gantengnya.

Pengetahuan warga mengenai Pilgub sangat diperlukan karena dapat membimbing mereka untuk berpartisipasi secara lebih berkualitas, lebih aktif dan lebih produktif. Dengan informasi yang memadai masyarakat akan hadir sebagai entitas yang memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi. Mereka akan mampu melindungi sendiri hak pilihnya dari kemungkinan pengabaian, dan sebagaimana diungkap Hikam (1966), juga akan mampu menjadi kekuatan pengimbang (balancing force) yang memiliki kekuatan kritis reflektif (reflective force).
Tapi hal itu tentunya hanya dapat dimengerti jika Pilkada dimaknai sebagai “hajatan masyarakat”, dan bukan sekedar “pesta elit” yang tidak punya koneksitas apapun dengan kepentingan masyarakat. Dengan cara pandang seperti itu maka seluruh pihak terkait, terutama KPUD, sedianya tidak akan menghabiskan energi hanya untuk melindungi kepentingan elit (parpol) dan memosisikan kontestasi kekuatan elit parpol sebagai satu-satunya fokus agenda kerja mereka. KPUD diharapkan juga mau “berkeringat” melidungi hak-hak masyarakat dalam kegiatan pemilihan seperti hak atas informasi maupun hak untuk mendapatkan perlindungan dari kemungkinan kehilangan hak pilih.

Terkait dengan itu, mengingat letak Depok yang relative jauh dari pusat hingar-bingar Pilgub Jabar, perlu ada antisipasi agar hajat masyarakat akan informasi Pilgub Jabar dapat terpenuhi. Hal ini penting agar suara yang disumbang masyarakat Depok yang mencapai satu juta orang lebih, bermakna dan punya nilai strategis. Satu diantaranya dengan menghadirkan Pusat Informasi Pilgub Jabar (Pilgub Center) yang bertugas mendeliver informasi (dan knowledge) kepada sebanyak mungkin masyarakat dan ketempat sedekat mungkin dengan masyarakat.
Selain berfungsi mendeliver informasi, kegiatan pendidikan pemilih dengan beragam bentuk dapat sekaligus dikerjakan melalui Pilgub Center. Pilgub Center dengan demikian menjadi wahana pendidikan politik masyarakat sekaligus wadah pertukaran wacana mengenai Pilgub Jabar secara interaktif diantara masyarakat. Berbagai perbincangan kritis mengenai Pilgub Jabar seperti proses seleksi kandidat calon gubernur dan wakil gubernur ditingkat parpol dan program kampanye calon/kandidat, dapat dikritisi secara terbuka didalam forum ini.

Dan agar aktifitas itu tidak hanya dimanfaatkan oleh para elit civil society seperti para aktifis LSM, para tokoh atau simpul-simpul massa orsospol, sedianya Pilgub Center tidak terkonsentrasi disatu tempat. Pilgub Center perlu disebar ke berbagai lokasi yang dekat dan mudah diakses masyarakat seperti ke tiap-tiap Kecamatan. Tujuannya tentu saja agar sebanyak mungkin anggota masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan Pilgub Center. Dengan cara ini aura pilkada akan dapat dihadirkan sejak dini ketengah masyarakat. Pilgub Center dengan demikian juga berfungsi sebagai public sphere (ruang publik) yang menurut Jurgen Habermas, merupakan medium untuk meningkatkan (kualitas) demokrasi partisipatori.

Untuk tujuan sestrategis itu, DPRD Depok pastinya tidak akan keberatan untuk menganggarkan Pilgub Center didalam RAPBD 2008 mendatang. Bahwa perlu break-down lebih detil untuk operasionalisasinya, itu adalah soal yang lain. Yang terpenting sekarang, semua pihak perlu mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas kegiatan pemilihan demi tercapainya demokratisasi yang lebih transendental. Dan itu hanya mungkin dengan mengubah paradigma kita tentang pilkada. Pilkada hajatan masyarakat dan bukan pesta elit.

Dimuat di Harian Monitor Depok, harian lokal di Kota Depok, Jawa Barat, 7 November 2007